Berita Pimpinan

Detik – detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 75 Dilakukan Secara Virtual

KUALA KAPUAS – Upacara Detik – detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 tanggal 17 Agustus tahun 2020 terasa sangat berbeda dari tahun sebelumnya dikarenakan Bangsa Indonesia harus memperingati Hari Ulang Tahunnya ditengah bencana Virus menular Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan diharuskan mematuhi protokol kesehatan.

Peringatan HUT RI ke 75 pun harus dilakukan secara virtual, Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor bersama Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas mengikuti upacara Detik – detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 secara Virtual di Aula Bappeda Kapuas, Senin (17/8/2020) pagi.

(Baca Juga : Sekda Ikuti Kick Off Penandatanganan Kontrak Barang dan Jasa Secara Serentak di Kalteng Tahun 2022)

Dalam upacara Peringatan HUT RI ke 75 yang dilaksanakan di Istana Negara Republik Indonesia itu Presiden RI Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara dan Ketua Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Bambang Soesatyo menjadi pembaca Naskah Proklamasi, sementara yang menjadi Komandan Upacara adalah Kolonel Inf Muhammad Imam Gogor.

Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 jumlah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang biasanya beranggotakan 68 orang pun kali ini hanya berjumlah delapan orang putera/puteri terbaik Bangsa Indonesia. Upacara juga digelar dengan mematuhi protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran Corona.

Masyarakat Indonesia diminta untuk menghentikan kegiatan sejenak selama tiga menit dan berdiri tegak untuk menghormati perjuangan kemerdekaan saat peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekaan RI dilakukan secara virtual tepat pada pukul 10.17.

Kemudian seusai mengikuti peringatan detik-detik proklamasi Kemerdekaan RI yang dilakukan secara Virtual, acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tentang Penanganan masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. (hmskmf)