Pengikat Hukum Adat

Kontribusi dari ADMIN SIBER, 18 Oktober 2018 19:55, Dibaca 766 kali.

oleh

Dr. Rusma Noortyani, M.Pd

(Baca Juga : SMPN 3 Selat Rayakan Harjad Ke 33)

Dosen FKIP ULM/Ketua Yayasan Nur Amalia

 

Adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindah tidak layu, dibasuh habis air. Artinya semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak berubah. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa dan kepribadian suatu masyarakat. Dengan kata lain, adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya bergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut (Soekanto, 2012:73). Adat istiadat itu sangat dihormati dan benar-benar dijunjung tinggi oleh masyarakat pendukungnya. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasaan, adat, aturan, dan pengelompokan. Semuanya terbentuk karena adanya interaksi setiap individu. Interaksi tersebut terjadi karena adanya persamaan dan perbedaan yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil sampai kelompok besar.

Kaitan masyarakat dan adat menurut alat pikir bercorak religius-magis yang beranggapan alam semesta ini dihuni oleh roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangan struktur, mekanisme, dan irama alam (Nurjaya, 2006:108). Padangan ini menempatkan pola pikir dan pola tindak masyarakat adat etnik Dayak dalam memperlakukan dan memanfaatkan alam lingkungannya berdasarkan norma-norma hukum adat. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan magis dan keteraturan sosial dalam lingkungan komunitasnya.

Sifat hukum adat di samping membimbing, membina juga memberi ganjaran kepada masyarakat adat. Sejak diberlakukan hukum dan adat dari dahulu kala sampai sekarang. Apabila ada satu pelanggaran adat, keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat oleh Mantir Adat untuk menentukan apa yang akan diputuskan. Agar segala keputusan itu dengan seadil-adilnya dengan tidak terlepas dari dasar ketentuan adat oleh Pemuka Adat (Nini Punyut) dahulu. Pelanggaran hukum adat diganjar secara persuasif karena semua keputusan diberikan untuk mendidik masyarakat adat supaya menimbulkan pikiran taat dengan pengertian dari arti hukum adat itu untuk kepentingan masyarakat adat. Sifat hukum adat itu terhadap masyarakat adat untuk mengayomi manusia secara diri pribadi, manusia diri pribadi dengan masyarakat adat, maupun masyarakat adat dengan alam lingkungannya supaya menuju masyarakat yang mufakat dengan aman dan damai (Tim Peneliti Hukum Adat Dayak Maanyan, 2002:6-7).

Dayak Maanyan memiliki hutan adat. Dalam Undang-Undang RI No 41 tahun 1999 Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan pada masyarakat hukum adat. Berkaitan dengan hutan adat, pendapat Ngo dalam Sardjono (2004:28) mengenai masyarakat tradisional Dayak di Kalimantan yakni kelompok yang berlatar belakang budaya perladangan gilir-balik lahan kering dan basah, serta terikat dengan rumah panjang, memiliki ciri-ciri campuran antara egaliter dan sistem pelapisan sosial, serta mengenal tradisi penguburan kedua melalui pembakaran tulang belulang para leluhur.

Seluruh pasal-pasal hukum adat Dayak Maanyan ini mempunyai norma dan nilai yang tinggi, sehingga menjadi panutan masyarakat adat. Contoh Ekologi Hukum Adat yang diambil dari Hukum Adat Dayak Maanyan yang dilanggar dan mempunyai sanksi hukumnya; orang dilarang membawa dengan menarik, rotan yang tidak dibuang kulit dan durinya melalui jalan kampung. Tujuan dari larangan ini adalah:

1)    sekiranya ada tercecer kulit rotan yang masih ada durinya itu, di daerah dalam kampung, disitu banyak anak-anak sedang bermain atau masyarakat lalu-lalang pada daerah duri rotan itu terjatuh atau tercecer, terinjak duri rotan tersebut dapat mengakibatkan luka.

2)    bagi hutan rimba, tempat asal rotan itu diambil, kalau rotan itu tidak dibersihkan di hutan tempat mengambilnya, maka tidak dapat memberikan kesuburan tanahnya, sebab kulit rotan dapat menjadi humus.

3)    bagi si pembawa/si pemotong rotan itu sendiri, kalau kulit dan duri rotan itu dibuang di hutan, akan sangat meringankan beban bawaannya. (Tim Peneliti Hukum Adat Dayak Maanyan, 2002:5).

Hukum adat etnik Dayak memiliki potensi untuk mengelola dan melindungi hutan secara lestari. Pengelolaan dan perlindungan hutan secara adat suku Dayak bersifat lebih fleksibel dan umumnya dilakukan melalui musyawarah.(syatkmf)

Kontak Kami


Kantor

Sekretariat : Jl. Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas(Kantor Dinas Kominfo Kab. Kapuas)

Telpon
(0513) 201010 -- Fax (0513) 201010 HP. 0852 5196 1352

Email
ppid@kapuaskab.go.id

Website
kip.kapuaskab.go.id


Peta