Perubahan Pola Pikir dalam Membangun Kota Pintar

Kontribusi dari ADMIN SIBER, 28 November 2018 08:32, Dibaca 798 kali.

Oleh :

Dr.H.Suwarno Muriyat,S.Ag.M.Pd  (Plt.Kadis Kominfo Kabupaten Kapuas)

(Baca Juga : Disarpustaka Mengudara Melalui Radio RSPD 91.4 FM Kabupaten Kapuas)

 

Konsep smart city pertama kali digaungkan IBM, sebuah perusahaan komputer ternama di Amerika. Perusahaan ini memperkenalkan konsep smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Untuk mensukseskan konsep kota pintar ini, IBM menelurkan enam indikator yang harus dicapai. Keenam indikator tersebut adalah masyarakat penghuni kota, lingkungan, prasarana, ekonomi, mobilitas, serta konsep smart living. Pengoptimalkan keenam indikator tersebut, konsep smart city bukan lagi sesuatu yang tidak bisa dicapai. Namun, keenam indikator ini bisa lebih difokuskan atau dimaksimalkan salah satunya.

Menurut pakar Smart City (Kota Pintar) Winarno, konsep  ini juga menerapkan lingkungan yang lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Tujuan kota pintar juga bagaimana dapat mendatangkan wisatawan sebayak mungkin, menarik investor untuk berinvestasi di kota ini, kemudian menarik penghuni baru, dimana penghuni baru berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan usahawan betah bertempat tinggal di kota itu. Kesemuanya itu tolak ukurnya adalah kota tersebut memiliki daya tarik yang kuat.

Konsep kota pintar menurutnya tatkala layanan pemerintah dapat lebih cepat, serta berdampak kepada masyarakat. Teknologi tidak bukan semata-mata milik orang kota, namun tekologi saat ini juga dapat diakses di pedesaan, selagi di desa tersebut terakses dengan jaringan internet, maka masyarakat desa dapat terakses. Dengan begitu dapat meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi. Sebuah brand bisa bernilai triliunan, kalau pemerintahnya menerapkan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta brand tersebut dipublikasikan kepada masyarakat luar.

Kemenkominfo sebagai regulator terus mengawasi perkembangan smart city. Dipastikan semua bergerak dalam policy dan ruang inovasinya serta yang paling penting adalah mengubah pola pikir dalam memberikan layanan. Jika ada pola pikir bahwa smart city umumnya dikaitkan dengan pengadaan peralatan atau perangkat baru, itu salah besar, nomor satu harus ubah pola pikir dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini, value apa yang akan diberikan ke masyarakat. Setelah tahu apa yang mau diperbaiki, baru dilakukan penataan dengan proses bisnis baru dan biasanya akan lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi, bukan digitalnya diubah, tetapi pola pikir orangnya (Rudiantara 2016).

Jika sepakat bahwa smart city dijalankan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, maka PR-nya adalah bagaimana standard operating procedure (SOP) dalam pelayanan publik dapat diselesaikan dengan lebih baik menggunakan teknologi. Command Center sebagai pusat kendali teknologi informatika/aplikasi berikut data terintegrasi, dengan pola pikir agar menjadikan kota semakin pintar maka prosedur penanganan harus mampu membantu menyelesaikan masalah. Seberapa cepat petugas bisa langsung datang ke tempat kejadian perkara setelah seseorang melaporkan ada kondisi darurat di kota? Siapa saja stakeholder yang terkait dengan penanganan hal ini? Seberapa cepat reaksi Perangkat Daerah menangani masalah hanya dari informasi masyarakat melalui online? Bagaimana pihak polisi terlibat dalam penanganan ini, sedangkan polisi adalah pihak di luar Pemerintah Kota? Seberapa akurat data yang tersaji, serta segudang pertanyaan, permintaan dan kebutuhan publik, akan terjawab dalam SOP yang terintegasi.

Regulasi penguatan terwujudnya Kota Pintar terkait Teknologi Informasi (Inpres 3/2003) memberi rambu-rambu yang sangat jelas dalam pelaksanaan e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018) agar terjadi perubahan konsep pembangunan dan pengembangan layanan administratif berupa perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain.

Sedangkan produk dan layanan khusus dalam kota pintar meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jamninan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor stategis lainnya (CINIA 2018)  

Adanya perubahan pola pikir dalam pelayanan adminitratif dan layanan khusus kepada publik yang diperkuat dengan penggunaan SOP dan pola kerja terintegrasi, sehingga tata kelola pemerintahan dalam “Kota Pintar” akan semakin bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945. (syatkmf)

Kontak Kami


Kantor

Sekretariat : Jl. Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas(Kantor Dinas Kominfo Kab. Kapuas)

Telpon
(0513) 201010 -- Fax (0513) 201010 HP. 0852 5196 1352

Email
ppid@kapuaskab.go.id

Website
kip.kapuaskab.go.id


Peta