Lembaga Adat

Kontribusi dari OPR. KIP KOMINFO_1, 26 Maret 2019 15:05, Dibaca 236 kali.

oleh

Dr. Rusma Noortyani, M.Pd.

(Baca Juga : RSUD Lakukan Penyuluhan Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji )

Dosen FKIP ULM/Ketua Yayasan Nur Amalia

 

Berbagai lembaga di Indonesia berdiri dengan berbagai bentuk dan sifat, seperti lembaga pemuda, mahasiswa, anak, etnis, wanita, dan sebagainya. Berfokus pada lembaga etnis yang terbesar di Kalimantan dan memiliki pengaruh terhadap daerah pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat Dayak. Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2007).

Menyitir dari pembacaan sejarah singkat Kabupaten Kapuas, adanya kekuasaan Belanda di Kalimantan daerah Kapuas sedikit dimekarkan dengan membentuk onderdistrik baru yaitu onderdistrik Kapuas Hilir beribukota Kuala Kapuas, onderdistrik Kapuas  Barat  beribukota  Mandomai,  onderdistrik Kapuas Tengah beribukota Pujon, onderdistrik Kahayan Tengah beribukota Pulang Pisau dan onderdistrik Kahayan Hulu beribukota Tewah. Pada akhir tahun 1946 tepatnya tanggal 27 Desember 1946 di Banjarmasin terbentuk Dewan Daerah Dayak Besar yaitu  suatu  badan  pemerintah daerah yang meliputi Apdeling Kapuas Barito (tidak termasuk lands-chap Kotawaringin).

Atas dasar zelfbestuurs rege-ling (peraturan swaparaja) tahun 1938, sebagai ketua  adalah  Groeneveld  (eka asisten  residen) wakil ketua Raden Cyrillus Kersanegara dan sekretaris Mahir Mahar. Ini sebagai dewan yang pertama dibentuk di Kalimantan pada tahun 1948 diadakan pemilihan anggota Dewan Dayak Besar dalam sistem pemilihan bertingkat yaitu tiap 100 orang pemilih  menunjuk seorang kepala pemilih yang secara langsung memberikan suaranya terhadap calon yang dimajukan. Hasil pemilihan terpilih sebagai ketua Haji Alwi, wakil ketua Helmuth Kunom, sekretaris Roosenshoen, anggota badan pengurus harian adalah Markasi dari Sampit, Barthleman Kiutn dari Barito. Adenan Matarip dan Ed. Tundang dari Kapuas. Pada bulan Januari 1950 Dewan Daerah Dayak Besar resmi tergabung dalam wilayah RIS menjadi daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat, tetapi dalam situasi ini rakyat menuntut menghendaki suatu negara kesatuan, bukan negara federasi hasil kompromi pihak Belanda pada tanggal 14 April 1950 atas dasar tuntutan rakyat dengan didasari keyakinan sendiri untuk memenuhi aspirasi rakyat, pihak Dewan Daerah Dayak Besar menentukan sikap peleburan diri secara resmi ke dalam Negara Republik Indonesia dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor: C.17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 menetapkan tentang daerah-daerah di Kalimantan yang sudah tergabung dalam Republik Indonesia dengan administrasi pemerintahannya terdiri dari: enam daerah kabupaten yaitu Banjarmasin, Hulu Sungai, Kota Baru, Barito, Kapuas, dan Kotawaringin serta tiga daerah swapraja, yaitu Kutai, Berau, dan Bulongan. Pada akhir tahun 1950 Kepala Kantor persiapan Kabupaten Kapuas Wedana F. Dehen memasuki masa pensiun dan diserahkan kepada Markasi (mantan anggota Dewan Daerah Dayak Besar), kemudian pada bulan Januari 1951 Markasi diganti oleh Patih Barnstein Baboe.

Lembaga etnis dapat menjadi lembaga yang mengutamakan prinsip tradisional yang masih sangat relevan dengan konteks sekarang ini. Prinsip tersebut seperti budaya musyawarah yang digunakan dalam mengambil keputusan bersama dan membangun opini publik. Lembaga ini pun memiliki sistem koordinasi dan informasi yang berjenjang. Dengan demikian, proses musyawarah didasarkan pada prinsip tradisional sebagai suatu ruang publik yang terdapat dalam lembaga-lembaga adat dan masyarakat adat Dayak khususnya di Kalimantan Tengah.(syatkmf)

Kontak Kami


Kantor

Sekretariat : Jl. Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas(Kantor Dinas Kominfo Kab. Kapuas)

Telpon
(0513) 201010 -- Fax (0513) 201010 HP. 0852 5196 1352

Email
ppid@kapuaskab.go.id

Website
kip.kapuaskab.go.id


Peta